“SAYA PERCAYA SEBAGIAN BESAR DARI MEREKA (TKI –admin) ADALAH ORANG-ORANG YANG MENGHARGAI APA YANG TELAH KAMI LAKUKAN UNTUK MEMBANTU MEREKA. KAMI JUGA SANGAT MENGHARGAI PELAYANAN MEREKA UNTUK MALAYSIA. BAHKAN, JIKA MEREKA KEMBALI KE INDONESIA, TIDAK ADA JAMINAN BAHWA MEREKA AKAN MENDAPATKAN PEKERJAAN DAN MEMPEROLEH PENGHASILAN.” (Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin)
Tingkah Malaysia cukup sering membuat geram Indonesia. Dan itu terjadi sejak zaman pemerintahan Soekarno pada 1963 lampau. Presiden pertama Republik Indonesia itu pernah menggagas aksi “Ganyang Malaysia”. Reaksi disuarakan Soekarno menyikapi demonstrasi anti-Indonesia di Malaysia.
Demo anti-Indonesia dipicu sikap kontra Presiden Soekarno terhadap rencana Federasi Malaysia menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak. Waktu itu Presiden Soekarno menilai rencana Federasi Malaysia melanggar perjanjian internasional konsep The Macapagal Plan. Antara lain perjanjian Manila Accord, Manila Declaration, dan Joint Statement.
Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia memasuki Sarawak dan Sabah menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan serta sabotase. Selanjutnya pada 3 Mei 1963, dalam sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora).
Dwikora berisi dua poin. Pertama perintah untuk mempertinggi ketahanan revolusi Indonesia. Kedua perintah bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia. Saat itu Filipina tidak ikut perang, melainkan hanya memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia.
Ketegangan mereda sejak Soeharto berkuasa pada 1965. Hanya berselang setahun, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik.
Cukup keras reaksi Soekarno kala itu. Berbeda dengan sikap pemerintah Indonesia saat ini. Diplomasi menjadi jalan terbaik yang dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibanding perang. Jalan yang diambil Presiden Yudhoyono adalah melayangkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Tun Najib Razak.
Cara ini dianggap paling baik demi menjaga hubungan bilateral kedua negara. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, pemerintah mengedepankan kemitraan, kerja sama, dan persaudaraan. Poin penting dalam surat tersebut di antaranya Presiden SBY meminta hubungan Indonesia-Malaysia diselesaikan dengan baik. Kedua negara mendorong adanya pembicaraan soal perbatasan pada pertemuan 6 September nanti.
Tak ada yang salah dengan cara pemerintah. Namun, persoalannya, sejumlah kalangan menilai ketegasan pemerintah itulah yang dibutuhkan rakyat Indonesia terhadap Malaysia. Dan ketidaktegasan itu kembali diperlihatkan Presiden Yudhoyono dalam pidatonya di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9) malam silam. Sekali lagi, SBY menekankan jalan diplomasi.
Kalangan anggota DPR menilai sikap diplomasi pemerintah Indonesia lembek. Mereka pun geram. “Bila kita siap damai, berarti berani berperang,” ujar anggota DPR Hidayat Nur Wahid. Jika perang menjadi pilihan, maka TNI Angkatan Udara pun menyatakan kesiapannya.
Penyesalan juga diungkapkan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Helmy Fauzi. Ia mengatakan, mengirim pasukan ke Malaysia lebih baik dibanding surat. “Surat itu bikin malu kita saja, sudah bikin surat, namun tidak dibaca sama sekali. Ini kan pelecehan,” imbuh Helmy.
Sikap lembek SBY diamini peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Alexandra Retno Wulan dan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan.
Sebanyak 30 aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) bahkan bereaksi keras. Tidak puas dengan pernyataan SBY, puluhan aktivis membakar bendera Malaysia. Belum lagi aktivis Forum Jateng Bersatu yang membuka pos komando pendaftaran relawan ganyang Malaysia di Salatiga, Jawa Tengah. Puluhan relawan mendaftar.
Reaksi ini muncul karena beberapa kali Malaysia mengusik ketenangan. Mulai dari masalah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, masalah panjang perbatasan Ambalat, dan klaim Malaysia terhadap berbagai produk Indonesia. Terakhir yang meruncing yakni insiden penangkapan terhadap pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh pemerintah Malaysia di Pulau Bintan, 13 Agustus silam.
Masalah seperti ini, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad sudah sepuluh kali terjadi. Dan sekali lagi tak ada sikap tegas dari pemerintah. Kasus penangkapan pegawai KKP akhirnya diselesaikan dengan melepaskan tujuh pencuri ikan Malaysia dan memulangkan tiga petugas KKP Indonesia.
Hal itu yang menjadi salah satu pokok yang disampaikan Pemerintah Indonesia dalam nota diplomatik, 18 Agustus silam. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, ini adalah nota kesembilan yang dikirimkan ke Pemerintah Malaysia. Delapan nota sebelumnya yang telah dikirimkan sepanjang tahun ini, juga terkait masalah perbatasan perairan kedua negara.
Saat kasus perebutan wilayah Ambalat bergolak, kapal-kapal TNI berulang kali menghadapi provokasi kapal perang Malaysia. Saat itu Departemen Luar Negeri melayangkan nota protes ke-36 kepada Malaysia.
Berkali-kali nota protes dilayangkan, tapi hasil yang diharapkan tak terwujud. Berulang kali pula terjadi Malaysia menantang Indonesia. Provokasi Malaysia seakan memancing Indonesia ke meja perundingan. Ini pula yang ditekankan SBY dalam pidatonya untuk menuntaskan perundingan batas wilayah dengan Malaysia.
Namun jangan sampai kekalahan Indonesia di meja perundingan di Mahkamah Internasional terulang. Saat itu Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia sehingga memperoleh kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan.
Tentunya banyak “amunisi” yang harus disiapkan Indonesia di meja perundingan nanti. Soal ini Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan kesiapannya. Purnomo siap menyelesaikan masalah perbatasan yang belum selesai, baik perbatasan darat maupun laut.
Saat ini Indonesia mesti menggunakan diplomasi politik. Manfaatkan segala sumber daya dan dukungan publik. Hendaknya pula Indonesia tak terjebak dalam diplomasi politik serumpun. Semuanya tak lain bertujuan menunjukkan kuatnya kedaulatan RI di mata Malaysia.
Kekerasan sikap Soekarno patut menjadi pelajaran. Kalimat sang proklamator yang tak terlupakan, yakni: “Kita akan membalas perlakuan ini dan kita tunjukkan bahwa kita masih memiliki gigi yang kuat dan kita juga masih memiliki martabat. Yoo… ayoo… kita… Ganyang… Ganyang… Malaysia….”
Sedangkan SBY melalui diplomasinya sempat menyatakan: “Kita kini menempuh politik luar negeri ke segala arah. Kita dapat mempunyai sejuta kawan, tanpa musuh.”
Dicopas dari Liputan6.com
www.elsaelsi.com 