Khasanah Arsip dan Kepahlawanan


Oleh: H. Marjohan

Mengacu UU Nomor 7/1971 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Kearsipan, lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) disuguhi tugas: menertibkan penyelenggaraan arsip dinamis, dan wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip statis yang “berserak-serak” di lembaga–lembaga negara, badan–badan pemerintah, swasta, dan perorangan. Gawe (baca: Tupoksi/tugas pokok dan fungsi) tersebut, dijabarkan pada sasaran pembangunan melalui terwujudnya sistem informasi pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi dan komunikasi  (SIPATI), serta sistem jaringan informasi kearsipan nasional (SJIKN). Kiatnya, sepertinya dikelola cukup profesional, fungsional dan terpadu—demi menopang pembangunan berkesinambungan (sustainable development). Sasaran lebih menukik, terselamatkannya arsip sebagai collective memory and national heritage.

Lalu apa visi yang tersandang di pundak ANRI? “Menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa”. Dalam kerangka ini, visi yang di emban ANRI, dan dipertautkan dengan lima point misi serta tupoksi dan empat point kewenangan—sungguh  sebuah tanggung jawab mulia lagi visioner bagi membingkai keutuhan bangsa ke depan. Harapan ini terasa kian mengkristal, kerena ANRI punya khazanah arsip cukup lengkap. Sejak zaman VOC (1602-1800); Hindia Belanda (1800-1946); Inggris (1811-1816); Jepang (1942-1945)—sampai pada masa Republik Indonesia (1945 sampai sekarang). Yang melapangkan rongga dada, khazanah arsip ini pun dikerucutkan jadi dua kategori, masing–masing arsip konvensional dan arsip media baru. Yang disebut penggal awal, meliputi arsip tekstual sebanyak 16.897eksamplar; dan arsip kartografik sejumlah 31.916 lembar/84 pack. Sedang yang dibilang terakhir meliputi film (69.969 real); video (28.593 kaset); rekaman suara (26.850 kaset); foto (1.561.000 lembar negatif dan positif); microfilm (9.200 real); dan microfische (7.200 fische).

Sengaja ini diapungkan, dengan harapan kiranya keberadaan dan sistem kearsipan semacam ini dapat ditiru oleh Badan/Kantor Arsip di provinsi dan kabupaten/kota. Segenggam harapan ini kayaknya sangat mendesak. Sebab, di beberapa provinsi dan kabupaten/kota amat miskin arsip/dokumen berkategori dinamis dan in-aktif. Yang lebih mengemuka justru memilah arsip–arsip satuan kerja perangkat daerah (SKPD)—yang  sebenarnya bisa dirampungkan secara internal di tubuh SKPD sendiri. Sedangkan untuk menelusuri, dan menelisik serta memaknai arsip–arsip substantif historis, mereka nyaris tak punya selera. Akibatnya? Tak sedikit sejarah perjuangan anak bangsa: raib entah ke mana.

Di Sumatera Barat secara provinsial dan Minangkabau secara kultural saja misalnya, dulu masyarakat dan pemerintah setempat tengah bersitungkin memproses kepahlawanan nasional seabreg tokoh berjasa. Sebut saja, Siti Manggopoh, Rohana Kudus, Buya Hamka, Sultan Alam Bagagarsyah, Encik Rahmah El-Yunusiyah, Tuanku Rao serta Syafruddin Prawiranegara dan lain sebagainya. Namun, semua nyaris terbentur. Pasalnya? Perjuangan beliau–beliau itu, dalam kancah meretas, merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI, kurang didukung  dokumen dan arsip yang faktual, akurat dan valid.

Khusus nama yang yang disebut penghabisan (Syafruddin Prawiranegara), telah digelar Seminar Satu Abad Mr Syafruddin  Prawiranegara di Gedung Tri Arga, Bukittinggi. Serpihan pikiran/rekomendasi yang menggeliat di forum seminar yang dibuka Mendagri RI itu: kiranya masyarakat Sumbar selekasnya memproses Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia/PDRI ini, menjadi pahlawan nasional. Dalam catatan Yayasan PDRI, yang dinakhodai Thamrin Manan, beliau telah dua kali diusulkan: kiranya diakui secara legalitas formal oleh negara (melalui pemerintah) sebagai pahlawan nasional, yaitu pada 2007 dan 2009—dengan melampirkan dokumen/arsip ihwal keperjuangannya.

Namun hingga kini, pengakuan itu, belum juga me-ujud ke ranah realita. Pasalnya? Setelah ditelusuri ke sarangnya, ternyata  selain arsip/dokumen keperjuangan Syafruddin  Prawiranegara dikatakan belum lengkap—beliau juga dinilai Pemerintah Pusat, “terlibat Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), pada 1958–1960”. Apalagi Ketua Dewan Gelar yang diformulasikan Kementerian Sosial RI sejak Orla selalu digenggam pihak militer/Menkopolkam.

Bahkan yang membuat pikiran warga Minang dan agaknya juga kita semua jadi buncah belakangan ini, kepahlawanan-nasional Tuanku Imam Bonjol pun digugat oleh orang–orang yang mengaku melek dokumen/arsip. Adalah Mudy Situmorang yang merakit petisi gugatan—yang dialamatkan kepada Pemerintah RI, pada 2007 lalu.

Pertanyaan menggelitik! Bagaimana reaksi kaum sejarawan menepis persoalaan ini? Kata berjawab—gayung bersambut! Lagi–lagi ANRI yang menyahuti problem merisaukan itu, dengan menggelar seminar nasional, 22 Januari 2008 lalu bertajuk: “Sejarah  Paderi dalam Perspektif Sosial Budaya, Sosial Pisikologis, Agama dan Strategi Perang (manajemen konflik)“. Sedang di tanah kelahiran Tuanku Imam Bonjol sendiri, sepertinya  hening dalam hiruk-pikuk gugat menggugat. Soalnya, selain miskin sensibilitas kesejarahan, agaknya mereka tak didukung dokumen/arsip, liku-liku perjuangan Tuanku Imam Bonjol yang bernama kecil Peto Syarif itu.

Merenda Langkah ke Depan   

Sebesar rambut di belah tujuh pun, tidak diragukan bahwa arsip baik dalam artian seperti yang termaktub dalam UU Nomor 7/1971 (dokumen negara yang otentik dan kredibel), maupun dalam makna hakiki (sejarah hidup: pribadi, masyarakat, bangsa dan negara), sangat diperlukan eksistensi dan pengembangannya. Tidak hanya yang bersentuhan dengan perangkat keras, tapi juga menjamah perangkat lunak (software).

Bertali temali dengan itu, setidaknya terbentang enam langkah yang sejatinya digumuli penggawe dan pengguna arsip. Pertama, memfungsikan arsip sebagai sumber informasi (information resources). Kedua, merakit arsip sebagai instruction fungtion (fungsi instruktif). Maksudnya, serangkaian aktivitas berupa perintah, komando, ajakan, imbauan/pencerahan dalam upaya memberikan model perubahan (design of change). Meliputi perubahan: sosial, politik, kultural, dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memfungsikan arsip  sebagai wahana edukatif (chanel of education). Maksudnya, membingkai dan memanfaatkan arsip  sebagai agen: humanisasi, sosialisasi, kulturisasi, historisasi serta sarana pertumbuhan dan perkembangan  berorientasi kualitas. Tegasnya, lewat arsip/dokumen, dapat dibentuk kondisi-kondisi kondusif  lagi bermakna—sehingga tercipta proses pendidikan yang wajar, sehat dan lebih manusiawi. Keempat, memfungsikan arsip sebagai alat ampuh dan mujarab guna memengaruhi pola pikir, pola sikap (mental attitude) orang. Dalam kaitannya dengan fungsi persuasif, kiranya  arsip baik yang konvensional (tekstual dan karlografik) maupun  berciri kontemporer (media baru) mesti menduduki  peran lebih strategis dalam mengarahkan  orientasi, wawasan, keyakinan, cara pandang serta menggenjot motivasi dan etos kerja  masyarakat Indonesia. Kelima, mengemas dan menggunakan arsip sebagai wahana integratif. Artinya, ke depan bahkan sekarang juga, arsip mesti dipergunakan untuk menata struktur suasana interaksi mayarakat  yang ko-adaptif, kohesif  dan asosiatif yang bertelekan pada solidaritas sosial, kesetiakawanan, tipa selira, saling menopang, hubungan diagonal penuh rasa saling percaya, dan kasih sayang tanpa terkontaminasi suasana konflik dan kompetisi tidak sehat yang belakangan sepertinya  kian mencemaskan.

Keenam, yang tidak kalah penting, memfungsikan arsip sebagai sarana rekreatif. Yaitu fungsi yang bersinggungan dengan dimensi kebutuhan estetika masyarakat menyangkut sisi penghayatan emosional tentang kenikmatan, kesukaaan, hobi dan bentuk-bentuk estesis lainnya. Dalam kehidupan bangsa yang tengah membangun, dimana penghuni negeri ini kian sibuk, ditambah lagi mobilitas kehidupan sosial semakin membumbung tinggi, sebagai ciri kultural masyarakat moderen di era globalisasi, maka arsip yang bersifat rekreatif, amatlah diperlukan. Target minimal, mampu menghidangkan keseimbangan hidup masyarakat sebagai makhluk-makhluk homo faber di satu sisi, dan sebagai  homo esteticus di sisi lain.

Simpul Pamungkas! Untuk membuat hidup lebih hidup, semua komponen bangsa sejatinya  memiliki sebingkah kesadaran hal-ihwal dokumen atau kearsipan. Soalnya, seseorang dan sekelompok orang (masyarakat, bangsa dan negara) yang cuek, dan tak perduli dokumen, bakal menuai berbagai kegagalan bahkan ancaman. “Siapa yang enggan belajar dari sejarah, tertambat kakinya untuk melangkah“. Begitu seuntai nasehat jitu yang pernah diwariskan  para pendiri Republik ini tempo doeleo. Wallahu a’lam bish shawab.

Gambarnya punyanya

TENTANG PENULIS


Jika Anda Menyukai Artikel ini Mohon KLIK DISINI dan sebarkan pada yang lain melalui jejaring di bawah ini

1 Komentar

Filed under Hari Pahlawan

One response to “Khasanah Arsip dan Kepahlawanan

  1. @Buya Marjohan: Terimakasih kiriman tulisannya, Pak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s