Sisi Seksualitas Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), dikukuhkan negara—melalui Pemerintah sebagai  Pahlawan Nasional. Masyarakat Sumbar secara propinsial, dan Minangkabau secara kultural, tentu mengapresiasi penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Putra sulung  Dr. Haji Abdul Karim Amrullah (Dr. Haka) tersebut. Soalnya, selain dijuluki ulama kharismatik dan substansialistik (faqihun wa al-hakimun), Hamka juga dikenal sebagai sastrawan, budayawan, pujangga, dan sejarawan. Tidak saja di Indonesia, nama besar dan pengaruh beliau bahkan menjamah sampai ke Malaysia, Singapura dan Thailand. Dalam kancah transformasi Islam, kiat-kiat yang  dihidangkan beliau tidaklah meledak-ledak—seperti segelintir pemuka agama (rijalu ad-da’wah) di alam kontemporer yang kian merangkak maju kini. Melainkan sarat informatif, persuasif, edukatif dan argumentatif (bi al-hikmah, wa al-maui’zhah wa al-mujadalah/QS. An-nahal ayat 125). Dan, bila tokoh yang  lahir pada 17 Februari 1908 itu, menyuarakan dimensi dakwah berupa tanzhir (khabar pertakut), tanpa tergelicik pada pola-pola eufemisme dibalutnya dengan bahasa santun, sejuk, bersahabat, dan gampang dimengerti.

Doa Buat Timnas …..

Garuda Tambah Penerbangan ke Kuala Lumpur

Maskapai Garuda Indonesia menambah enam penerbangan ke Kuala Lumpur, Malaysia, dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (25/12). Demikian dikatakan petugas Posko Natal dan Tahun Baru Bandara Internasional Soekarno Hatta Alif Purnama.

Liputan 6 via Yahoo! Indonesia News baru ke Elsaelsi’s Blog – 2 jam, 43 menit yang lalu

Suporter Timnas Terus Mengalir ke Kuala Lumpur

Pendukung Timnas Indonesia secara bergelombang datang ke Bandar Udara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banteng, Sabtu (25/12). Mereka berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menyaksikan final Piala AFF 2010 antara Indonesia melawan Malaysia.

Liputan 6 via Yahoo! Indonesia News baru ke Elsaelsi’s Blog – 2 jam, 44 menit yang lalu

Menakar Indonesia …..

“SAYA PERCAYA SEBAGIAN BESAR DARI MEREKA (TKI –admin) ADALAH ORANG-ORANG YANG MENGHARGAI APA YANG TELAH KAMI LAKUKAN UNTUK MEMBANTU MEREKA. KAMI JUGA SANGAT MENGHARGAI PELAYANAN MEREKA UNTUK MALAYSIA. BAHKAN, JIKA MEREKA KEMBALI KE INDONESIA, TIDAK ADA JAMINAN BAHWA MEREKA AKAN MENDAPATKAN PEKERJAAN DAN MEMPEROLEH PENGHASILAN.” (Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin)

Tingkah Malaysia cukup sering membuat geram Indonesia. Dan itu terjadi sejak zaman pemerintahan Soekarno pada 1963 lampau. Presiden pertama Republik Indonesia itu pernah menggagas aksi “Ganyang Malaysia”. Reaksi disuarakan Soekarno menyikapi demonstrasi anti-Indonesia di Malaysia.

Demo anti-Indonesia dipicu sikap kontra Presiden Soekarno terhadap rencana Federasi Malaysia menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak. Waktu itu Presiden Soekarno menilai rencana Federasi Malaysia melanggar perjanjian internasional konsep The Macapagal Plan. Antara lain perjanjian Manila Accord, Manila Declaration, dan Joint Statement.

Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia memasuki Sarawak dan Sabah menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan serta sabotase. Selanjutnya pada 3 Mei 1963, dalam sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora).

Dwikora berisi dua poin. Pertama perintah untuk mempertinggi ketahanan revolusi Indonesia. Kedua perintah bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia. Saat itu Filipina tidak ikut perang, melainkan hanya memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Ketegangan mereda sejak Soeharto berkuasa pada 1965. Hanya berselang setahun, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik.

Cukup keras reaksi Soekarno kala itu. Berbeda dengan sikap pemerintah Indonesia saat ini. Diplomasi menjadi jalan terbaik yang dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibanding perang. Jalan yang diambil Presiden Yudhoyono adalah melayangkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Tun Najib Razak.

Cara ini dianggap paling baik demi menjaga hubungan bilateral kedua negara. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, pemerintah mengedepankan kemitraan, kerja sama, dan persaudaraan. Poin penting dalam surat tersebut di antaranya Presiden SBY meminta hubungan Indonesia-Malaysia diselesaikan dengan baik. Kedua negara mendorong adanya pembicaraan soal perbatasan pada pertemuan 6 September nanti.

Tak ada yang salah dengan cara pemerintah. Namun, persoalannya, sejumlah kalangan menilai ketegasan pemerintah itulah yang dibutuhkan rakyat Indonesia terhadap Malaysia. Dan ketidaktegasan itu kembali diperlihatkan Presiden Yudhoyono dalam pidatonya di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9) malam silam. Sekali lagi, SBY menekankan jalan diplomasi.

Kalangan anggota DPR menilai sikap diplomasi pemerintah Indonesia lembek. Mereka pun geram. “Bila kita siap damai, berarti berani berperang,” ujar anggota DPR Hidayat Nur Wahid. Jika perang menjadi pilihan, maka TNI Angkatan Udara pun menyatakan kesiapannya.

Penyesalan juga diungkapkan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Helmy Fauzi. Ia mengatakan, mengirim pasukan ke Malaysia lebih baik dibanding surat. “Surat itu bikin malu kita saja, sudah bikin surat, namun tidak dibaca sama sekali. Ini kan pelecehan,” imbuh Helmy.

Sikap lembek SBY diamini peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Alexandra Retno Wulan dan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan.

Sebanyak 30 aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) bahkan bereaksi keras. Tidak puas dengan pernyataan SBY, puluhan aktivis membakar bendera Malaysia. Belum lagi aktivis Forum Jateng Bersatu yang membuka pos komando pendaftaran relawan ganyang Malaysia di Salatiga, Jawa Tengah. Puluhan relawan mendaftar.

Reaksi ini muncul karena beberapa kali Malaysia mengusik ketenangan. Mulai dari masalah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, masalah panjang perbatasan Ambalat, dan klaim Malaysia terhadap berbagai produk Indonesia. Terakhir yang meruncing yakni insiden penangkapan terhadap pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh pemerintah Malaysia di Pulau Bintan, 13 Agustus silam.

Masalah seperti ini, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad sudah sepuluh kali terjadi. Dan sekali lagi tak ada sikap tegas dari pemerintah. Kasus penangkapan pegawai KKP akhirnya diselesaikan dengan melepaskan tujuh pencuri ikan Malaysia dan memulangkan tiga petugas KKP Indonesia.

Hal itu yang menjadi salah satu pokok yang disampaikan Pemerintah Indonesia dalam nota diplomatik, 18 Agustus silam. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, ini adalah nota kesembilan yang dikirimkan ke Pemerintah Malaysia. Delapan nota sebelumnya yang telah dikirimkan sepanjang tahun ini, juga terkait masalah perbatasan perairan kedua negara.

Saat kasus perebutan wilayah Ambalat bergolak, kapal-kapal TNI berulang kali menghadapi provokasi kapal perang Malaysia. Saat itu Departemen Luar Negeri melayangkan nota protes ke-36 kepada Malaysia.

Berkali-kali nota protes dilayangkan, tapi hasil yang diharapkan tak terwujud. Berulang kali pula terjadi Malaysia menantang Indonesia. Provokasi Malaysia seakan memancing Indonesia ke meja perundingan. Ini pula yang ditekankan SBY dalam pidatonya untuk menuntaskan perundingan batas wilayah dengan Malaysia.

Namun jangan sampai kekalahan Indonesia di meja perundingan di Mahkamah Internasional terulang. Saat itu Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia sehingga memperoleh kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan.

Tentunya banyak “amunisi” yang harus disiapkan Indonesia di meja perundingan nanti. Soal ini Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan kesiapannya. Purnomo siap menyelesaikan masalah perbatasan yang belum selesai, baik perbatasan darat maupun laut.

Saat ini Indonesia mesti menggunakan diplomasi politik. Manfaatkan segala sumber daya dan dukungan publik. Hendaknya pula Indonesia tak terjebak dalam diplomasi politik serumpun. Semuanya tak lain bertujuan menunjukkan kuatnya kedaulatan RI di mata Malaysia.

Kekerasan sikap Soekarno patut menjadi pelajaran. Kalimat sang proklamator yang tak terlupakan, yakni: “Kita akan membalas perlakuan ini dan kita tunjukkan bahwa kita masih memiliki gigi yang kuat dan kita juga masih memiliki martabat. Yoo… ayoo… kita… Ganyang… Ganyang… Malaysia….”

Sedangkan SBY melalui diplomasinya sempat menyatakan: “Kita kini menempuh politik luar negeri ke segala arah. Kita dapat mempunyai sejuta kawan, tanpa musuh.”

Dicopas dari Liputan6.com

Reaksi Malaysia Terhadap Postingan Blog dan Facebook Penyulut Ketegangan

Pemerintah Malaysia membentuk unit khusus untuk mencari posting-postingan internet yang dapat menyulut ketegangan rasial dan perpecahan. “Departemen akan mengumpulkan unit pelaksana yang memiliki keahlian seperti, polisi, kejaksaan, dan peradilan, untuk menyelidiki kasus tersebut,” kata Menteri Dalam Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein di Kuala Lumpur, Malaysia.

Langkah ini dilakukan menyusul ulah beberapa kelompok, seperti Federasi Mahasiswa Selangor Semenanjung Malaysia, Gagasan Pendidikan Melayu Malaysia, dan Perkasa, yang dilaporkan polisi karena menghina sensitivitas Malaysia melalu situs jejaring sosial Facebook.

Hishammuddin menambahkan, ada pihak tertentu yang ingin mengangkat isu-isu sensitif untuk menciptakan kebencian dan perpecahan di antara rakyat.

Sementara itu, Perdana Menteri Najib Razak mengatakan, masyarakat harusnya bisa mempercayai media massa sebagai pelaporan yang didasarkan pada fakta yang tidak seperti media alternatif. “Beberapa artikel yang dipublikasikan di media alternatif, seperti portal online dan blog adalah setengah kebenaran dan tidak akurat,” katanya.

Dikatakan Najib, media massa memiliki satu kekuatan yang tidak dapat ditemukan di media alternatif, karena mereka berdasarkan fakta. “Jika kita membaca media mainstream, secara intuitif kita menganggapnya sebagai laporan fakta otoritatif yang tidak bisa dipertanyakan, ” katanya di kantor Straits Times New Press.

Semua prinsipnya didasarkan pada fakta, jelas Najib, dibandingkan dengan blog yang pribadi. “Biasanya hanya menunjukkan satu orang dan berdasarkan pendapat. Harusnya ada masyarakat yang dapat melihat kekuatan media massa,” tambahnya.

Dicopas dari Liputan6.com

Seolah Negara Zionis Juga Ada di Asia Tenggara

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana meminta Pemerintah mewaspadai insiden pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di perairan Bintan, Kepulauan Riau, berakhir seperti kasus Sipadan dan Ligitan.

“Perlu kita cermati secara mendalam, insiden perairan Bintan jangan sampai menjadi strategi untuk mengklaim perairan Bintan sebagai wilayah kedaulatannya,” kata Suhana di Jakarta, Kamis.

Seperti diketahui hingga saat ini perundingan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di perairan Bintan tempat terjadinya insiden masih mengalami kebuntuan, ujar Suhana. Untuk itu Pemerintah perlu tegas terhadap sikap Malaysia atas insiden tersebut.

Malaysia Kembali Lecehkan Indonesia

Indonesia akan mengirimkan teguran atau nota diplomatik ke Malaysia terkait insiden pelanggaran batas dan penembakan oleh Marine Police Malaysia terhadap Pengawas Perikanan Satker Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di perairan Bintan, Kepulauan Riau.

“Tiga langkah yang dilakukan pemerintah kita untuk menyelesaikan masalah ini hal pertama Menteri Luar Negeri segera membuat teguran atau istilah diplomatiknya nota diplomatik pada Pemerintah Malaysia bahwa mereka (polisi Malaysia) telah melewati batas Indonesia,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad di Jakarta.

Langkah kedua, ia mengatakan, pemerintah akan sesegera mungkin mengembalikan tiga Satker Pengawas Perikanan KKP yang ditahan Malaysia ke Indonesia. Ketiga, Pemerintah Indonesia akan meminta pihak Malaysia tidak mengulangi kejadian serupa di masa depan.

Namun demikian, ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maka penyelesaian kasus ini diselesaikan secara diplomatik dan menghindari konflik, sehingga tidak terjadi ketegangan baru antara kedua negara. Presiden mengetahui insiden ini setelah mendapat laporan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.

Permintaan Fadel Muhammad

Kementerian Luar Negeri diminta membuat surat teguran kepada Malaysia terkait insiden penahanan tiga petugas dari kementeriannya oleh polisi negara itu. “Saya meminta Menlu untuk membuat surat teguran kepada Malaysia karena mereka salah dan memasuki teritorial Indonesia,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad Jakarta.

Fadel juga meminta ketiga orang itu diselamatkan dan dijaga. “Saya sudah bicara dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia agar petugas KKP tidak disiksa dan segera dilepaskan,” katanya. Ia menambahkan, karena masalah itu sudah memasuki wilayah diplomasi, dirinya menyerahkan proses penyelesaian oleh Kementerian Luar Negeri dan duta besar Indonesia untuk Malaysia.

Dirinya juga sudah melaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam arahannya, Presiden meminta agar diselesaikan dengan sebaik-baiknya. “Presiden mengatakan, ada dua langkah yang perlu dilakukan, pertama, kerjasama ekonomi dengan baik antara Indonesia dengan Malaysia seperti bagi hasil sehingga mereka tak mencuri lagi dan kedua, kita perkuat TNI AL agar bisa ikut bersama-sama mengawasi perairan kita,” kata Fadel.

Mantan Gubernur Gorontalo itu menambahkan, saat terjadi penahanan, ada pembicaraan di lapangan, dimana Malaysia minta agar diselesaikan di tempat. “Mereka minta tukar guling terhadap tahanan. Tapi saya bilang tidak bisa, harus diselesaikan dengan UU yang berlaku,” kata Fadel. Ia menambahkan, untuk tahun lalu, ada sekitar 14 kali pelanggaran yang dilakukan Malaysia dan selama 2010, sudah terjadi 10 kali pelanggaran dengan memasuki wilayah Indonesia.

Ternyata Pemerintah Indonesia bertindak cekatan untuk menyelesaikan masalah penangkapan tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Batam oleh Polisi Diraja Malaysia itu. Dan pemerintah tetap akan mengedepankan upaya diplomatis untuk membebaskan tiga PNS Pemko Batam, Kepulauan Riau yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia di perairan Tanjungberakit, Bintan .

Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, Indonesia akan menempuh upaya diplomatis agar tiga PNS Pemko Batam itu bisa segera dilepaskan. “Sedang diselesaikan antar (pemerintah) kedua negara. Menlu sudah bekerja, kementerian DKP (Kelautan dan Perikanan) juga sedang menyelesaikan masalah ini,” imbuhnya.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan tiga WNI itu akan dibarter dengan tujuh nelayan Malaysia yang kini ditahan di Batam, mantan Panglima TNI itu mengaku belum bisa memastikan hal itu. Alasannya, proses penyelesaian oleh pemerintah kedua negara masih berjalan. “Ikuti saja prosesnya,” tandasnya.

Kronologis Kejadian

Untuk diketahui, insiden itu bermula ketika rombongan PNS Kepri yang menggunakan kapal Dolphin 015 memergoki lima kapal Malaysia yang sedang mencuri ikan di wilayah Tanjungberakit, Bintan. menurut Kepala Satuan Kerja Pengawasan Dinas Kelautan Karimun, Hermanto, lima kapal nelayan berbendera Malaysia itu diawaki tujuh orang. Hermanto dan rekan-rekannya  berhasil menangkap seluruh nelayan negeri jiran itu.

Selanjutnya, warga Malaysia berikut kapalnya digiring menuju ke arah Batam. Di tengah perjalanan, muncul kapal patroli Polisi Diraja Malaysia yang langsung memepet kapal Dolphin 015. Hermanto menuturkan, Polisi Malaysia malah mengklaim perairan Tanjungberakit adalah bagian dari wilayah mereka.

Adu mulut pun tak terelakkan dan berlangsung sekitar 15 menit. Menurut Hermanto, Polisi Malaysia dengan cara menghardik dan membentak-bentak memaksa rombongan PNS Kepri masuk ke kapal patroli Malaysia. Polisi Malaysia menarik paksa tiga anggota rombongan dari kapal Dolphin 015 yaitu Asriadi, Erwan, dan Selvogrevo Wewengkang.

Ketiganya adalah anggota Satuan Kerja Dinas Kelautan Kota Batam. Setelah berhasil mengambil tiga PNS  tersebut, kapal patroli Malaysia tancap gas meninggalkan Hermanto dan dua temannya di atas kapal Dolphin 015

Source : JPNN, Liputan 6.com dan Kompas