Penikaman Jemaat HKBP Ditangani Presiden


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta bersikap tegas terhadap tindak kekerasan yang dialami jemaat HKBP Pondok Indah Timur, Bekasi.

“Negara telah gagal dalam memberikan jaminan perlindungan atas kebebasan beragama. Kami mendesak Presiden untuk berbicara langsung dan menyatakan sikap tegasnya atas ancaman terhadap keberagaman di Indonesia,” ujar perwakilan Forum Solidaritas Kebebasan Beragama, Sere Tambunan, dalam jumpa pers di kantor Kontras.

Sere mengatakan tindakan presiden sangatlah ironis dan diskriminatif. SBY sangat sigap menyurati Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan atas rencana pembakaran Al-Quran oleh Pastor Terry Jones di Amerika Serikat. “Namun untuk konteks dalam negeri, Presiden permisif terhadap berbagai tindak kekerasan berbasis agama,” katanya.

Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Didi Irawadi Syamsudin mendesak aparat kepolisian untuk segera menindak tegas pelaku penusukan pendeta gereja HKBP di Bekasi.

“Kalau polisi tidak bisa menuntaskan masalah ini, ini akan jadi preseden buruk bagi perjalanan anak bangsa ke depan,” ujarnya.

Ia menilai bahwa insiden penusukan pendeta gereja HKBP di Bekasi hari Minggu kemarin dapat mengancam kerukunan umat beragama. “Penusukan pendeta di suasana lebaran bukan saja tindakan yang menodai suasana hari lebaran tapi lebih dari itu bisa berpotensi disintegrasi bangsa,” kata Didi.

Tindakan kekerasan yang terjadi, lanjut Didi, justru akan berakibat pada munculnya kekerasan baru. “Atau terjadi siklus kekerasan,” jelasnya. Selain itu, kekerasan tersebut juga dapat menimbulkan pengalaman traumatik bagi semua pihak.

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait juga mengatakan pemerintah harus mengambil sikap tegas jika tidak mau dianggap melakukan pembiaran terhadap kekerasan tersebut. “Pemerintah jangan hanya mengutuk tapi action yang paling penting,” kata lelaki yang juga menjabat sebagai anggota DPR komisi XI ini.

Maruarar mengatakan harapan masyarakat ke pemerintah masih ada tapi hanya tinggal sedikit lagi. “Kalau ini tidak dimanfaatkan yang akan rugi pemerintah sendiri,” ujarnya.

Dicopas dari TEMPO Interaktif

Tinggalkan komentar

Filed under Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s